Seruan Pencopotan Kapolri Menguat, Tragedi Kanjuruhan Kembali Disorot
Jakarta, otoritas.co.id – Desakan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya kembali menguat. Kali ini, seruan tersebut datang dari berbagai pihak, termasuk Ketua Masyarakat Sepak Bola Indonesia (MSBI), Sarman El Hakim, yang meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengganti pucuk pimpinan Polri. Desakan ini kembali menyorot tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 dan menewaskan 127 orang.
Sarman menilai bahwa Kapolri Listyo Sigit telah gagal dalam menunjukkan profesionalisme serta tanggung jawab atas penanganan tragedi tersebut. Ia menyebut kerusuhan yang berujung pada tragedi kemanusiaan ini tidak lepas dari kelalaian dan kesalahan prosedur dari institusi kepolisian.
“Kapolri harus bertanggung jawab atas tragedi kelam ini,” kata Sarman. “Aparat yang seharusnya menjaga keamanan justru bertindak berlebihan dengan menggunakan gas air mata, padahal FIFA secara tegas melarang penggunaan gas air mata di stadion sepak bola.”
Sarman juga menyoroti kurangnya pemahaman aparat kepolisian terhadap aturan internasional dalam mengendalikan massa. Menurutnya, ketidakpedulian aparat terhadap regulasi FIFA, termasuk standar perilaku polisi saat mengamankan pertandingan, adalah bukti lemahnya profesionalisme Polri di bawah kepemimpinan Listyo Sigit.
“Tragedi Kanjuruhan bukan hanya soal gas air mata, tetapi soal kegagalan sistemik dan budaya komando dalam institusi kepolisian,” tambah Sarman. “Kapolri tidak hanya harus dicopot, tetapi harus diadili secara moral oleh sejarah sepak bola Indonesia.”
Seruan serupa juga datang dari kelompok lain, seperti Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, dan Koordinator Nasional Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI), Asep Irama. Keduanya menilai bahwa regenerasi dalam tubuh Polri sudah seharusnya dilakukan tanpa penundaan.
Menurut Uchok, meskipun Polri mendapatkan anggaran besar senilai Rp126,6 triliun pada tahun 2025, citra dan kinerjanya di mata publik justru memburuk. “Masalah Polri bukan cuma soal anggaran, tapi soal integritas dan kepemimpinan,” tegas Uchok. “Jika Kapolri tidak diganti, Polri akan makin kehilangan kepercayaan masyarakat.”
Sementara itu, Asep Irama dari HAMI mengatakan bahwa pergantian Kapolri penting untuk penyegaran organisasi dan peneguhan loyalitas anggota kepada institusi, bukan kepada figur personal. “Polri butuh regenerasi, bukan stagnasi,” ungkap Asep. “Kami ingin melihat Polri yang kuat secara kelembagaan, profesional dalam penegakan hukum, dan netral dalam politik.”
Lebih dari dua tahun setelah kejadian, keluarga korban merasa belum mendapatkan keadilan. Banyak pihak menilai bahwa proses hukum terhadap personel kepolisian yang terlibat terkesan tidak transparan dan tidak menjangkau pihak-pihak dengan tanggung jawab komando tertinggi.
Sarman El Hakim kembali menegaskan bahwa tragedi tersebut tidak boleh dilupakan. Ia menyebut nama Jenderal Listyo Sigit akan selalu dikaitkan sebagai figur yang gagal dalam mengawal reformasi Polri. “Tragedi Kanjuruhan adalah titik nadir penegakan hukum dan keamanan di Indonesia. Ini bukan hanya soal sepak bola, tapi soal nyawa manusia,” tutupnya.
Dengan meningkatnya tekanan dari berbagai kelompok sipil, aktivis, dan pengamat, sorotan kini beralih ke Presiden Prabowo Subianto. Keputusan untuk merespons desakan publik dengan mencopot Jenderal Listyo Sigit atau mempertahankannya di posisi strategis akan menjadi ujian awal bagi komitmen Presiden Prabowo terhadap reformasi institusi penegak hukum dan upaya memulihkan kepercayaan publik. (**)
