Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Sarat Proyek Politik, CBA Desak Audit Menyeluruh
Jakarta, Otoritas.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah kembali menuai sorotan. Center for Budget Analysis (CBA) menilai, implementasi program yang seharusnya ditujukan untuk meningkatkan gizi anak bangsa dan menekan angka stunting ini justru sarat kepentingan politik serta berpotensi menjadi ladang penyimpangan anggaran.
Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, mengatakan bahwa secara konsep, MBG patut diapresiasi karena menyasar kebutuhan mendasar anak-anak Indonesia. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan indikasi berbeda.
“Anggaran jumbo mencapai Rp71 triliun pada tahap awal seolah menjadi rebutan pihak-pihak yang dekat dengan lingkar kekuasaan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (25/9/2025).
Menurut Jajang, banyak pelaku usaha makanan, katering, dan kuliner berpengalaman justru tersisih, sementara proyek pengadaan lebih banyak mengalir kepada pihak dengan koneksi politik. Kondisi ini dinilai membahayakan kualitas penyelenggaraan.
“Pemerintah memberi jalan bagi pemain instan yang sekadar mengejar proyek, bukan kualitas,” tegasnya.
Dampak buruk mulai terlihat. Ribuan siswa di berbagai daerah dilaporkan mengalami keracunan massal setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. CBA menilai hal itu mencerminkan lemahnya pengawasan kualitas sehingga kesehatan anak-anak dipertaruhkan demi bancakan anggaran.
Lebih jauh, Jajang mengungkapkan bahwa MBG kini kerap diperbincangkan di kalangan elite politik dan pengusaha layaknya proyek infrastruktur. “Pembicaraannya bukan lagi soal gizi, tapi jatah paket, nilai kontrak, dan pembagian keuntungan,” katanya.
Sebagai langkah penyelamatan, CBA mendesak pemerintah untuk:
- Melakukan audit independen atas seluruh alur pengadaan, mulai dari seleksi penyedia, rantai pasok, hingga distribusi makanan.
- Membuka transparansi kontrak dengan menampilkan data penyedia MBG ke publik, termasuk nilai dan mekanisme pemilihan.
- Memberdayakan UMKM dan koperasi lokal sebagai penyedia utama dengan standar higienitas ketat.
- Menjatuhkan sanksi tegas bagi penyedia maupun pejabat yang lalai hingga menimbulkan korban, termasuk pencabutan kontrak dan proses hukum.
“Program sebesar MBG hanya bisa berjalan baik jika dikelola secara transparan, partisipatif, dan berpihak pada rakyat kecil. Bila praktik rente dan politik proyek dibiarkan, MBG akan tercatat sebagai kegagalan besar di mana anak-anak bangsa menjadi korban eksperimen politik anggaran,” pungkas Jajang.
