Nusantara Centre Desak Perbaikan Lima Hal Penting, Ajak Rakyat Bersatu
Jakarta, otoritas.co.id — Lembaga kajian Nusantara Centre menyatakan sikap politiknya terhadap kondisi bangsa yang dinilai kian terpuruk. Mereka menilai Indonesia sedang berada di persimpangan sejarah, ditandai dengan krisis ekonomi, lemahnya hukum, meningkatnya kesenjangan sosial, hingga praktik oligarki yang menguasai ruang ekonomi dan politik nasional.
Dalam rilis berjudul “Rakyat Bersatu Menuntut Lima Perbaikan”, Nusantara Centre menyoroti bahwa demokrasi di Indonesia telah direduksi menjadi sekadar prosedur elektoral tanpa substansi keadilan. Sementara itu, rakyat menghadapi beban pajak tinggi, harga kebutuhan pokok yang terus melambung, serta berkurangnya rasa aman di tengah situasi politik dan sosial yang tidak menentu.
Adapun lima poin tuntutan yang disampaikan, yakni:
- Belasungkawa dan kritik kegagalan negara
Nusantara Centre menyampaikan duka atas meninggalnya Affan Kurniawan yang dinilai menjadi simbol kegagalan negara dalam melindungi warganya. - Pemberantasan KKN
Presiden Prabowo diminta segera memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dinilai semakin terang-terangan terjadi di lingkaran kekuasaan. - Evaluasi kabinet ekonomi dan keamanan
Nusantara Centre mendesak Presiden mencopot tim ekonomi (Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, Menteri BUMN) karena dianggap gagal menghadirkan kesejahteraan rakyat. Desakan serupa juga ditujukan kepada jajaran keamanan (Menkopolhukam, Panglima TNI, Kapolri) yang dinilai tidak mampu menjaga rasa aman masyarakat. - Dekrit Kembali ke Pancasila dan Konstitusi Asli
Organisasi ini menyerukan tokoh-tokoh Pancasilais di seluruh Indonesia untuk bersatu mendorong Presiden mengeluarkan dekrit kembali ke Pancasila dan Konstitusi Asli. - Pembentukan posko perjuangan rakyat
Nusantara Centre mengajak masyarakat dari berbagai lapisan untuk mendirikan posko perjuangan di kampus, desa, kota, hingga ruang publik dalam rangka mendukung gerakan mahasiswa dan rakyat.
Nusantara Centre menegaskan bahwa jika Presiden tidak segera mengambil langkah tegas, maka gelombang perlawanan rakyat akan semakin besar dan sulit terbendung.
“Rakyat tidak lagi membutuhkan janji, rakyat menuntut tindakan nyata. Saatnya bersatu, saatnya rakyat bergerak. Indonesia bukan milik oligarki, Indonesia milik kita semua,” tegas pernyataan tersebut.
Rilis itu ditandatangani sejumlah tokoh dan aktivis, di antaranya Yudhie Haryono, Agus Rizal, Ryo Disastro, Setiyo Wibowo, Asy’ari Muchtar, Yaya Sunaryo, Irma Syuryani Harahap, Yeyen Kiram, Didik Irinto, Faisal Wibowo, Adi Sucipto (Rakyat Petani Indonesia Tengah dan Timur), Syani N Januar, dan Naryana Indra P.
Saatnya bersatu!
Saatnya rakyat bergerak!
Indonesia bukan milik oligarki, Indonesia milik kita semua!
(**)
