31 Juli 2025

Kinerja Buruk PAM Jaya Disorot, Gaji Fantastis Pejabat Jadi Pertanyaan Publik

0
images (74)

Jakarta, 30 Juli 2025 – Pelayanan air bersih oleh BUMD PAM Jaya menuai kritik tajam dari publik, menyusul sorotan terhadap kinerja jajaran direksi dan dewan pengawas yang dianggap belum memuaskan. Ironisnya, di tengah buruknya layanan, mereka diduga menerima remunerasi fantastis hingga triliunan rupiah.

​Ketua Umum Komite Masyarakat Jakarta Utara (KOMJU), Franky Iriawan, mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, air yang disalurkan PAM Jaya melalui kerja sama dengan PT Moya Indonesia justru sering berbau tak sedap, keruh kehitaman, dan menyerupai air comberan.

​”Meskipun air berbau ‘Moya’ seperti air comberan, perusahaan BUMD PAM Jaya harus mengeluarkan remunerasi alias gaji Dewan Pengawas untuk tujuh orang, dan remunerasi Direksi untuk empat orang sampai triliunan rupiah,” tegas Franky pada Rabu (30/7/2025).

​Data yang diungkap Franky menunjukkan bahwa total remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi pada tahun 2022 mencapai Rp 830 miliar. Angka ini melonjak signifikan menjadi Rp 1 triliun pada tahun 2023, menandakan kenaikan sebesar Rp 225,4 miliar atau 58%.

Kinerja Buruk Berdampak Langsung pada Warga

​Kekecewaan ini diperparah dengan dampak langsung pada warga. Di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, warga di tiga RW (RW 1, RW 4, dan RW 5) terpaksa patungan untuk membeli air bersih. Ini terjadi lantaran pasokan air dari PAM Jaya terhenti selama sepekan.

​”Air itu sekarang jadi barang mewah, mandi pun gantian kadang cuma disiram pakai satu gayung saja,” keluh Yuli, seorang warga Kapuk Muara, pada Minggu (20/7/2025). Ibu tiga anak ini mengaku lelah menunggu janji dan tanggapan dari pihak PAM Jaya yang tak kunjung terealisasi.

​Warga akhirnya berinisiatif mengumpulkan uang, mulai dari seribuan hingga puluhan ribu rupiah, untuk menyewa mobil tangki air. “Kami ini bukan tak mau bayar, tapi airnya enggak ada,” imbuhnya.

​Sofyan Hadi, warga Kapuk Muara lainnya, menambahkan bahwa banyak warga terpaksa mengantre dengan ember-ember untuk mendapatkan air dari mobil tangki. Beberapa bahkan harus menumpang mandi ke rumah sanak saudara di daerah lain.

Tuntutan Evaluasi dan Dugaan Korupsi

​Melihat kondisi ini, KOMJU mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi di PAM Jaya. Franky khawatir kasus dugaan korupsi Bansos 2020 DKI Jakarta terulang, mengingat adanya dugaan “kongkalikong” antara PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia.

​”Untuk itu KOMJU mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung segera mengevaluasi seluruh kinerja PAM Jaya yang buruk dalam penyediaan air bersih warga Jakarta dan Direktur Utama Arief Nasrudin dicopot,” pungkas Franky. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *