Intelijen dan Pendadakan Strategis: Kekuatan Nasional dalam Bahaya!
oleh: Muhammad Johansyah, M.Eng, MA, Marsekal Pertama TNI (Purn) – Analis Intelijen, Politik, dan Keamanan Internasional.
otoritas.co.id – Sejak tahun 2014, Indonesia menghadapi ancaman serius berupa Asymmetric Warfare Non-Military Engagement, atau perang asimetris non-militer. Bentuk peperangan ini tidak menggunakan senjata atau kekuatan militer, melainkan menggunakan berbagai instrumen non-militer untuk melemahkan bahkan menghancurkan kedaulatan negara.
Di Timur Tengah, bentuk perang ini telah menghancurkan tatanan politik dan kekuatan negara. Kegagalan dalam menghadapi ancaman ini disebabkan oleh lemahnya fungsi intelijen, khususnya dalam mencegah pendadakan strategis (strategic surprise). Situasi ini diperburuk dengan keberadaan aktor-aktor intelektual proxy non-negara dari dalam negeri yang bekerja untuk kepentingan asing.
Penulis menekankan bahwa sejak era reformasi 1998, intelijen Indonesia tidak lagi dibekali pola pikir Negative Denken. Padahal, pola pikir ini sangat penting untuk menghadapi dinamika ancaman asimetris.
Negative Denken adalah metode berpikir dan bertindak dengan asumsi bahwa situasi keamanan negara tidak dalam kondisi baik-baik saja. Dengan pola pikir ini, intelijen akan lebih waspada terhadap berbagai potensi ancaman, seperti:
- Kudeta konstitusi dan pelibasan demokrasi.
- Ketidakadilan sistemik dan represi politik.
- Dominasi mafia, campur tangan asing, dan perampasan kebebasan sipil.
- Konflik berbasis SARA, gender, dan agraria.
- Kekacauan sosial seperti kelaparan dan kemiskinan.
- Teror dan intimidasi.
Ancaman ini dapat memicu pendadakan strategis, yaitu kejutan besar yang melumpuhkan pertahanan negara dari dalam. Penulis menggarisbawahi bahwa sebagian besar elemen dari ancaman ini sudah terjadi di Indonesia, namun belum disikapi secara serius. Oleh karena itu, pola pikir Negative Denken harus dihidupkan kembali sebagai fondasi analisis strategis bagi komunitas intelijen.
Penulis mengidentifikasi dua ancaman non-militer yang kian nyata dan sistematis di Indonesia:
- Jaringan Narkotika InternasionalJaringan ini merusak masa depan generasi muda dan menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Penulis mencatat bahwa kerugian akibat perdagangan dan penyalahgunaan narkoba pada tahun 2004 mencapai Rp23,6 triliun, dan terus meningkat.
- Kejahatan Sektor Keuangan
Ancaman ini lebih memprihatinkan karena seringkali melibatkan aktor-aktor keamanan dan dianggap “biasa saja”. Kejahatan ini terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Agustina Arumsari dari Deputi Investigasi BPKP, bahkan menyebutkan bahwa korupsi di sektor pertambangan, khususnya tambang timah, telah merugikan negara hingga Rp300 triliun. Jika kejahatan ini dihentikan, setiap warga Indonesia bisa mendapatkan insentif Rp30 juta per bulan.
Menurut penulis, kedua sektor ini adalah bukti nyata dari perang asimetris dan kegagalan aktor intelijen dalam mencegah pendadakan strategis.
Kasus besar seperti lolosnya koruptor Pertamina, Reza Khalid, dan skandal ijazah palsu, semakin mempertegas krisis sistemik yang terjadi. Kasus ijazah palsu bahkan dilaporkan ke Pengadilan HAM Internasional di Den Haag, Belanda, karena penegakan hukum nasional dinilai tidak mampu menyelesaikannya secara tuntas.
Dalam situasi ini, intelijen seharusnya berperan aktif dalam mengumpulkan, memverifikasi, dan menyajikan informasi faktual yang dapat diuji secara hukum. Penulis menegaskan bahwa kredibilitas lembaga intelijen saat ini benar-benar dipertaruhkan.
Perang asimetris sudah ada di depan mata kita. Ia datang bukan dengan senjata, melainkan dalam bentuk disinformasi, korupsi, narkotika, pelemahan lembaga, dan infiltrasi asing. Jika pola pikir Negative Denken tidak dihidupkan kembali, maka pendadakan strategis hanyalah soal waktu.
Penulis menekankan bahwa kewaspadaan saja tidak cukup, kita membutuhkan intelijen yang sadar (eling), cermat, dan berani bertindak. (**)
