Gapembi Dorong Pembentukan UU Makan Bergizi Gratis demi Kepastian Hukum dan Keberlanjutan Program

Jakarta, Otoritas.co.id — Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) menilai pembentukan Undang-Undang (UU) tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin kepastian hukum serta keberlanjutan program strategis nasional tersebut.

Selama ini, pelaksanaan MBG masih berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres), yang dinilai belum cukup kuat untuk menopang tata kelola jangka panjang. Karena itu, payung hukum setingkat undang-undang dianggap penting agar program dapat berjalan lebih terstruktur, akuntabel, dan berkesinambungan di seluruh daerah.

Ketua Umum Gapembi, Alven Stony, menyampaikan bahwa keberadaan UU MBG akan memberikan legitimasi yang lebih kokoh sekaligus memperkuat aspek pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan program.

“Keberadaan UU akan memberikan kepastian hukum, legitimasi yang kuat, serta tata kelola yang lebih akuntabel dibandingkan hanya mengandalkan Perpres,” ujar Alven dalam Diskusi Publik Nasional bertema Satu Tahun MBG dan Peran Polri di SPPG di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Menurut Alven, MBG memiliki potensi strategis dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, khususnya dari keluarga kurang mampu. Asupan gizi yang memadai diharapkan mampu meningkatkan konsentrasi belajar serta berdampak positif terhadap prestasi akademik.

Selain sektor pendidikan, program MBG juga dinilai berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang dan menurunkan angka stunting di Indonesia. Namun demikian, ia menegaskan bahwa manfaat tersebut sangat bergantung pada kualitas implementasi serta pengawasan di lapangan.

“Oleh karena itu, landasan hukum yang kuat menjadi kunci agar pelaksanaan MBG tetap konsisten, berkualitas, dan tepat sasaran,” pungkas Alven. (**)