Dr. Susilawati, M.Han: Indonesia Butuh Pemimpin Rakyat Berbasis Nurani, Intelektual Bela Negara, dan Diplomasi Damai

Jakarta, otoritas.co.id — Dr. Susilawati, M.Han menyampaikan pandangannya tentang pentingnya kepemimpinan nasional yang berpijak pada nurani, ilmu pengetahuan, dan kepentingan rakyat demi menjaga keberlanjutan bangsa dan negara.

Menurutnya, jika di suatu negeri ilmu dan nurani dikalahkan oleh uang, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Ia menilai Indonesia sebagai negara tropis dengan karakter hidup yang relatif tenang (slow living), di mana banyak kebutuhan dasar telah tersedia dan tinggal dikelola dengan baik, berbeda dengan negara empat musim yang membutuhkan usaha besar hanya untuk bertahan hidup.

Dr. Susilawati, M.Han juga menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan presiden perempuan di masa mendatang. Sosok tersebut diharapkan lembut, sehat secara jasmani dan rohani, murni berasal dari rakyat tanpa hubungan darah dengan kekuasaan, terdidik dalam ilmu ketahanan nasional dan pertahanan negara, memiliki pengalaman politik yang bersih dan panjang, disiplin, taat aturan, serta jujur, termasuk dalam keaslian seluruh dokumen pendidikan.

Ia menambahkan, seorang presiden tidak harus menciptakan karya besar jika kemampuan sumber daya manusia, biaya, dan sistem belum sepenuhnya terpenuhi. “Hidup yang tenang dan berkelanjutan pada setiap periode kepemimpinan sudah cukup. Mengikuti arus globalisasi secara berlebihan justru mahal dan berat karena menuntut penyesuaian terus-menerus,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Indonesia membutuhkan intelektual bela negara, yakni pemimpin yang mampu membentuk karakter berpikir yang otomatis tercermin dalam sikap dan tindakan, sehingga menghasilkan keputusan yang berdampak pada stabilitas dan keberlanjutan negara, bukan sebaliknya.

Dalam gagasannya tentang Pemimpin Rakyat, Dr. Susilawati, M.Han juga mengusulkan agar permukiman rakyat, khususnya yang belum tertata rapi, sebaiknya dijual kepada pemerintah untuk kemudian ditata lebih asri, sehat, dan nyaman. Rakyat selanjutnya cukup menyewa hunian dari pemerintah guna mengurangi beban biaya dan urusan, sehingga masyarakat dapat lebih fokus produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjalani kehidupan yang lebih sederhana.

Terkait isu global, Dr. Susilawati, M.Han menyampaikan pandangannya mengenai konflik Palestina–Israel. Ia menilai bahwa pemerintah Palestina belum mampu mengendalikan kelompok Hamas di Gaza, yang kekuatannya dianggap melebihi otoritas pemerintahan. Akibatnya, serangan Hamas terhadap Israel terus dibalas dengan serangan ke Gaza, terlepas dari sejarah panjang konflik tersebut.

Dalam konteks ini, ia menilai langkah Prabowo yang berupaya mendekati Israel sebagai bagian dari usaha meminimalisir serangan dan mendorong terwujudnya solusi dua negara (two state solution). “Kata kuncinya adalah membantu pemerintahan Palestina agar dapat berdiri tegak sebagai sebuah negara,” katanya.

Ia menambahkan bahwa langkah tersebut sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif dalam hubungan internasional, di tengah realitas pertahanan global yang dipengaruhi oleh kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China. Ia juga menegaskan bahwa hubungan pemerintah Palestina, Israel, dan Indonesia sejatinya berada dalam koridor diplomasi yang harmonis.

Dalam aspek pertahanan wilayah, Dr. Susilawati, M.Han menyoroti pentingnya pemberdayaan pulau-pulau kecil terluar, baik yang berpenghuni maupun tidak, melalui pengembangan industri kelautan dan ekonomi biru sebagai sumber ekonomi baru bagi masyarakat dan negara. Dengan demikian, pulau-pulau tersebut dapat terjaga sebagai benteng pertahanan negara dari berbagai ancaman.

“Pulau-pulau kecil terluar harus menjadi garda terdepan pertahanan negara untuk menghadang ancaman dari luar agar tidak masuk ke pulau-pulau besar yang pada akhirnya dapat melemahkan seluruh wilayah Indonesia dan memicu ancaman perang semesta,” tegasnya.

Pernyataan ini menjadi refleksi atas arah kepemimpinan nasional sekaligus ajakan agar Indonesia kembali menempatkan nurani, ilmu, kepentingan rakyat, serta pertahanan negara sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. (**)