DPW IPJI Jabar Protes Keras Dugaan Marginalisasi Jurnalis di DPRD Kota Cimahi
Cimahi, Otoritas.co.id – Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (DPW IPJI) Jawa Barat secara tegas menolak praktik marginalisasi terhadap organisasi profesi jurnalis di lingkungan Sekretariat Dewan (Sekwan) dan DPRD Kota Cimahi. Sikap kritis ini disampaikan langsung oleh Ketua DPW IPJI Jabar, Ai Mulyani, dalam pertemuan silaturahmi bersama Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, dan Sekretaris DPRD, Budi Raharja, pada Rabu (4/3/2026).
Dalam pernyataannya, Ai Mulyani menyoroti adanya indikasi monopoli akses dan anggaran media oleh oknum tertentu yang dinilai mencederai nilai keadilan serta profesionalisme jurnalis. Ia menegaskan bahwa IPJI bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik dan menolak segala bentuk pengabaian atau fitnah yang bertujuan menguntungkan kelompok tertentu dalam ekosistem kemitraan media di DPRD Cimahi.
Selain isu diskriminasi, IPJI menuntut transparansi total dalam tata kelola anggaran media tahun 2026, berkaca pada evaluasi hak akomodasi kegiatan luar daerah tahun-tahun sebelumnya yang dianggap kurang inklusif. Pihak IPJI mendesak agar sistem kemitraan tidak hanya dikuasai oleh “lingkaran dalam” atau kelompok kerja (Pokja) tertentu, melainkan harus dibangun di atas asas saling menghormati tanpa diskriminasi.
Merespons keberatan tersebut, pihak DPRD dan Sekwan Kota Cimahi menyatakan komitmennya untuk tetap menjalin kemitraan langsung dengan IPJI secara bijak. Meskipun menyambut baik niat tersebut, DPW IPJI Jabar menegaskan akan tetap konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial yang independen dan tidak akan goyah oleh tekanan dalam mengawal kebijakan publik di Kota Cimahi. (**)
