Diam Seribu Bahasa Usai Bertemu Direksi Food Station, Pramono Anung Didesak Bongkar Dugaan Skandal Beras Oplosan
Jakarta, otoritas.co.id — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memilih bungkam usai menggelar pertemuan tertutup dengan jajaran direksi PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) di Balai Kota pada Selasa (22/7). Pertemuan itu dilakukan di tengah mencuatnya kasus dugaan pengoplosan beras yang menyeret nama PT FSTJ dan tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung serta Satgas Pangan Polri.
Namun, sorotan tajam publik tidak hanya tertuju pada kasus tersebut, tetapi juga pada sikap diam Gubernur Pramono usai pertemuan. Tak ada pernyataan pers, tak ada klarifikasi. Hal ini memunculkan spekulasi: apakah diamnya Pramono menunjukkan kekecewaan mendalam atau ada sesuatu yang sedang disembunyikan?
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyampaikan bahwa dugaan kekecewaan Gubernur bukan hanya karena keterlibatan PT FSTJ dalam skandal beras oplosan, tetapi juga karena indikasi buruknya kinerja keuangan perusahaan daerah itu.
“Saya menduga Pramono sedih bukan cuma karena PT FSTJ ikut bermain dalam praktik oplosan beras, tapi juga karena kondisi keuangannya yang makin memprihatinkan,” ujar Uchok, Selasa (29/7).
Menurut data yang dihimpun CBA, laba bersih PT FSTJ anjlok dari Rp57,7 miliar pada tahun 2022 menjadi hanya Rp6,1 miliar di tahun 2023. Bahkan angka itu lebih rendah dari laba 2021 yang mencapai Rp22,4 miliar. Ironisnya, penurunan laba terjadi di saat pendapatan perusahaan justru meningkat menjadi Rp2 triliun—naik sekitar Rp300 miliar dari tahun sebelumnya.
“Ini jelas janggal. Pendapatan naik, tapi laba justru anjlok tajam. Harusnya Gubernur mempertanyakan pertanggungjawaban direksi,” tegas Uchok.
Dalam kasus beras oplosan, sejumlah merek terindikasi terlibat, termasuk Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, Food Station, Setra Pulen, hingga Ramos Premium. Dugaan keterlibatan PT FSTJ dinilai sebagai pukulan telak terhadap citra BUMD pangan DKI yang selama ini dianggap strategis dalam menjaga ketahanan pangan Jakarta.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemprov DKI maupun manajemen PT FSTJ terkait hasil pertemuan tersebut. Sikap diam Pramono Anung justru menimbulkan spekulasi lebih jauh: apakah ia sedang mengumpulkan bukti untuk menindak tegas, atau tengah mempertimbangkan pencopotan jajaran direksi?
CBA pun mendorong Gubernur DKI untuk mengambil langkah konkret, termasuk opsi mengevaluasi hingga mencopot Direktur Utama PT FSTJ jika terbukti lalai atau terlibat.
“Masyarakat butuh kejelasan. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga menyangkut hak konsumen dan integritas BUMD,” pungkas Uchok Sky Khadafi.
