CBA: Pemerintah Korbankan Rp223 Triliun Pendidikan untuk MBG, DPR Malah Naikkan Gaji
Jakarta, Otoritas.co.id – Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti kebijakan pemerintah yang mengambil Rp223,6 triliun dari anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini dinilai keliru, tidak tepat sasaran, dan mengorbankan masa depan pendidikan Indonesia.
Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menyebut keputusan tersebut semakin ironis karena berbarengan dengan dorongan DPR untuk menaikkan gaji dan tunjangan anggotanya.
“Negeri ini tampaknya lebih sibuk mengurus kenyamanan kursi DPR ketimbang memperbaiki bangku sekolah yang reyot,” ujar Jajang dalam keterangan tertulis, Senin (25/8/2025).
Menurutnya, ratusan triliun dana pendidikan dikuras untuk MBG, sementara guru honorer masih bergaji rendah, ribuan sekolah rusak berat belum diperbaiki, dan jutaan anak terancam putus sekolah.
CBA menilai MBG bukan bagian dari fungsi pendidikan dan seharusnya dibiayai melalui sektor kesehatan atau perlindungan sosial. “Dengan menyedot 67 persen dana MBG dari pendidikan, pemerintah sama saja menukar buku dengan piring nasi,” tegas Jajang.
Ia juga menuding adanya politisasi anggaran, di mana program MBG dijual dengan jargon “pro rakyat” tetapi pada praktiknya justru menggerus hak rakyat untuk memperoleh pendidikan yang layak.
CBA meminta pemerintah dan DPR untuk:
- Menghentikan penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG.
- Membatalkan kenaikan gaji DPR.
- Memprioritaskan perbaikan pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan guru, perbaikan sekolah rusak, dan perluasan akses pendidikan gratis.
- Membuka transparansi politik anggaran.
“Yang dibutuhkan rakyat bukan DPR dengan gaji terus naik, melainkan ruang kelas yang layak, guru sejahtera, dan anak-anak yang tidak putus sekolah,” pungkas Jajang.
