CBA: Laode Sulaeman Jangan Main Paksa-Paksa, Bisa Buruk untuk Iklim Bisnis dan Citra Pemerintah Prabowo
Jakarta, otoritas.co,id – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti keras kebijakan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, yang disebut memaksa operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta membeli bahan bakar dasar (base fuel) impor dari PT Pertamina Patra Niaga.
Menurut Uchok, langkah tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak lagi berperan sebagai mediator netral, melainkan tampak berpihak pada Pertamina.
“Pemaksaan Laode Sulaeman kepada SPBU swasta agar membeli BBM itu kebijakan putus asa untuk menutupi rasa malu Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Minggu (5/10/2025).
Ia menilai kebijakan itu mencerminkan peran Kementerian ESDM yang menyimpang dari fungsinya. “Sangat disesalkan, Kementerian ESDM bukan lagi penengah, tapi justru tampak seperti calo bagi Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama Pertamina, agar BBM Pertamina cepat laku dan dibeli SPBU swasta,” tegas Uchok.
Lebih lanjut, Uchok menekankan bahwa jika Pertamina ingin produk BBM impornya laku di pasaran, maka yang harus dibenahi adalah kualitas, bukan memaksa pasar. “Kalau mau laku BBM impor dengan volume sekitar 100 ribu barel, jangan paksa SPBU swasta membeli. Paksa saja Simon Aloysius Mantiri memperbaiki kualitas BBM Pertamina, termasuk menghilangkan kandungan etanol sekitar 3,5 persen itu,” katanya.
Uchok memperingatkan bahwa tindakan sepihak seperti ini justru bisa memperburuk iklim usaha dan menurunkan kepercayaan investor. “Pak Laode Sulaeman jangan main paksa-paksa dong. Tidak baik untuk iklim bisnis di Indonesia. Itu hanya akan memperburuk citra Pemerintah Prabowo,” tandasnya.
Sebagai penutup, Uchok meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk melakukan introspeksi. “Lebih baik Simon mempermalukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ketimbang kebijakan seperti ini justru jadi bumerang bagi Pemerintah Prabowo, karena investor bisa enggan masuk ke Indonesia gara-gara semuanya dipaksakan,” pungkas Uchok. (**)
