CBA Desak Presiden Prabowo Kaji Ulang Pernyataan Menteri Pertanian Soal Harga Beras
Jakarta, Otoritas.co.id – Center for Budget Analysis (CBA) menilai pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang membandingkan harga beras di Indonesia dengan Jepang sebagai keliru, tidak sensitif, dan berpotensi menyinggung perasaan rakyat kecil.
Dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI, Mentan menyebut masyarakat Indonesia terlalu reaktif menanggapi kenaikan harga beras, dengan alasan di Jepang harga beras bisa mencapai Rp100 ribu per kilogram. Pernyataan itu langsung mendapat respons dari Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto.
Titiek menilai perbandingan tersebut tidak relevan karena kondisi ekonomi masyarakat Indonesia berbeda jauh dengan Jepang.
“Rakyat kita saat ini sedang berat menghadapi lonjakan harga beras. Jadi tidak bisa serta-merta dibandingkan dengan Jepang yang daya beli masyarakatnya jauh lebih tinggi,” tegas Titiek.
CBA pun mendukung pernyataan Titiek Soeharto tersebut. Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menegaskan bahwa pernyataan Mentan menunjukkan rendahnya empati pemerintah terhadap penderitaan rakyat.
“Pernyataan Mentan sangat tidak tepat. Membandingkan harga beras di Jepang dengan di Indonesia sama sekali tidak masuk akal. Bagi rakyat kecil, kenaikan harga beras beberapa ribu rupiah saja sudah sangat berat,” ujar Jajang dalam keterangan tertulis, Selasa (26/8/2025).
CBA meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengaji ulang pernyataan dan sikap Mentan, serta mengevaluasi jajaran kementerian agar lebih berhati-hati dalam memberikan keterangan publik.
“Presiden Prabowo harus mengkaji ulang pernyataan Mentan. Jangan sampai pejabat tinggi negara justru melukai hati rakyat, sementara solusi konkret untuk menekan harga beras tidak kunjung ada,” lanjut Jajang.
Lebih lanjut, CBA menegaskan bahwa stabilitas harga beras bukan hanya soal angka statistik, melainkan menyangkut langsung kebutuhan dasar rakyat. Pemerintah dituntut menghadirkan kebijakan nyata agar harga pangan tetap terjangkau, terutama bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. (**)
