CBA: Bahlil Diduga Bertindak Layaknya Calo Pertamina
Jakarta, otoritas.co.id — Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menegur SPBU swasta dengan ucapan “kalau tak mau ikut aturan, silakan bisnis di luar negeri” menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
Salah satu tanggapan keras datang dari Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, yang menilai pernyataan tersebut mencerminkan kekacauan logika dalam tata kelola sektor energi nasional.
Menurut Uchok, langkah Bahlil yang memaksa SPBU swasta membeli bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina telah menempatkan pemerintah tidak lagi sebagai regulator, tetapi berubah menjadi pedagang.
“Pemaksaan Bahlil kepada SPBU swasta agar membeli BBM Pertamina sudah mengarahkan pemerintah sebagai pedagang, bukan regulator lagi,” tegas Uchok Sky dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Uchok menjelaskan, kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang secara tegas menyebutkan bahwa kegiatan hilir migas terbuka bagi badan usaha swasta setelah memenuhi izin dan persyaratan pemerintah.
“UU Migas tidak memberikan monopoli distribusi BBM kepada Pertamina. Pemerintah seharusnya menjamin keseimbangan pasar, bukan memihak satu pelaku usaha milik negara untuk menekan yang lain,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Uchok menilai kebijakan yang ditempuh Menteri ESDM itu bukan hanya menyalahi aturan, tetapi juga berpotensi merusak kredibilitas pemerintahan Prabowo–Gibran yang baru berjalan satu tahun, terutama dalam menjaga iklim usaha yang adil dan kompetitif.
“Kebijakan ini menghapus citra pemerintah sebagai wasit yang netral. Bahlil diduga bertindak seperti calo bagi Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri,” sindir Uchok.
CBA bahkan memperingatkan, jika kebijakan tersebut terus dijalankan, banyak SPBU swasta berpotensi gulung tikar. Kondisi itu dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan gelombang protes ke Kementerian ESDM.
“Investor juga akan berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena pemerintah sudah ikut menjadi pedagang, bukan lagi pengatur pasar,” tutup Uchok Sky.
