BUMN Dilego Demi Ideologi Neoliberalisme
Oleh: Agus Rizal – Ekonom Universitas MH Thamrin
JAKARTA — Dalam kerangka Ekonomi Pancasila, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan sekadar perusahaan milik negara, melainkan pilar kedaulatan ekonomi nasional. BUMN memiliki mandat strategis untuk menguasai cabang produksi penting demi menjamin kemakmuran rakyat.
Fungsi utama BUMN bukanlah mengejar laba sebesar-besarnya, melainkan menjaga stabilitas harga, menjamin akses layanan publik, mengamankan pasokan energi dan pangan, serta menjadi jangkar ekonomi ketika sektor swasta melemah.
“BUMN berdiri sebagai korektor pasar,” tegas Agus Rizal. “Ia mengisi ruang yang tidak mampu atau enggan disentuh sektor swasta, demi kepentingan nasional.”
Namun, lanjutnya, ketika BUMN mulai tunduk pada mekanisme spekulatif pasar, maka negara kehilangan alat strategis untuk menjamin keadilan ekonomi.
“BUMN yang dikendalikan logika bursa, pada hakikatnya telah kehilangan ruh kedaulatannya,” ujarnya.
Pasar Saham dan Ilusi Rasionalitas
Dalam teori ekonomi, pasar didefinisikan sebagai ruang pertemuan penjual dan pembeli yang menghasilkan harga wajar melalui interaksi penawaran dan permintaan. Namun, menurut Agus Rizal, teori itu runtuh ketika diterapkan dalam praktik bursa saham.
“Pasar saham kini lebih mirip arena perjudian,” ungkapnya. “Harga tidak lagi ditentukan oleh nilai riil, melainkan oleh rumor, sentimen, dan manuver modal besar.”
Neoliberalisme, kata dia, memoles bursa sebagai simbol modernitas dan kemajuan, padahal kenyataannya, yang terjadi adalah dominasi modal raksasa dan algoritma global.
“Pasar saham bukan ruang demokratis, melainkan struktur hierarkis yang dikendalikan oleh segelintir pemain besar,” katanya.
Market Maker: Operator Kasino Modern
Agus menyoroti peran market maker yang disebut-sebut sebagai penyedia likuiditas, tetapi faktanya menjadi pengendali ritme pasar. Mereka memiliki akses informasi yang jauh lebih lengkap, memahami titik likuiditas, dan mampu menggoyang harga sesuai kepentingan internal.
“Investor kecil sesungguhnya tidak berhadapan dengan pasar bebas,” katanya, “melainkan dengan operator permainan yang sejak awal sudah memegang peta lengkap.”
Spekulasi jangka pendek, penggunaan leverage, dan perdagangan berkecepatan tinggi (HFT) memperkuat distorsi ini. “Volatilitas bukan lagi risiko, tetapi komoditas yang sengaja diciptakan,” ujarnya.
Akibatnya, bursa bergerak layaknya mesin kasino: cepat, glamor, dan tidak pernah netral.
Privatisasi dan Kolonialisme Ekonomi Baru
Agus Rizal menegaskan, ketika indikator fundamental dan teknikal digunakan untuk menekan negara agar melakukan deregulasi, privatisasi, dan penyesuaian fiskal demi “kepercayaan investor”, maka di sanalah neoliberalisme bekerja dalam bentuk kolonialisme ekonomi modern.
“Analisis teknikal dijadikan ritual tanpa kuasa, sementara arah pergerakan pasar tetap ditentukan oleh penguasa likuiditas global,” ujarnya.
BUMN Bukan Komoditas Finansial
Data empiris menunjukkan, kapitalisasi pasar saham Indonesia mencapai 55,7% dari PDB pada 2024, meningkat tajam dari rata-rata historis 37% sejak 1995. Namun, pertumbuhan ekonomi riil tetap stagnan di sekitar 5%.
“Kapitalisasi boleh naik, tapi produktivitas rakyat tidak ikut terdongkrak,” tegasnya. “Bursa memperbesar finansialisasi, bukan pembangunan.”
Karena itu, Agus menegaskan, BUMN tidak seharusnya diperdagangkan di bursa.
“BUMN memegang cabang produksi strategis. Begitu dijual di pasar saham, kontrol negara tergeser oleh logika spekulatif. Keputusan strategis akhirnya tunduk pada indeks, bukan mandat konstitusi,” tandasnya.
Kesimpulan
Pasar saham, menurut Agus Rizal, bukan ruang pertukaran nilai, tetapi arena spekulasi yang dibangun di atas ketimpangan informasi dan dominasi modal.
“Secara teori, bursa tampak seperti institusi ekonomi,” pungkasnya. “Namun dalam praktik, ia berfungsi sebagai kasino modern dengan market maker sebagai operator utama dan neoliberalisme sebagai ideologi penggeraknya.”
