BHM Nilai Kasus Ira Puspadewi Masih Menyisakan Banyak Tanda Tanya

Jakarta, Otoritas.co.id – Polemik hukum yang menjerat Ira Puspadewi, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), kembali mengemuka setelah dibahas secara kritis dan mendalam dalam program Back to BDM di kanal YouTube Budiman Tanuredjo, yang tayang pada 20 Desember 2025. Diskusi tersebut menghadirkan wartawan senior sekaligus mantan Pemimpin Redaksi Tempo, Bambang Harimurti (BHM), sebagai narasumber utama.

Dalam diskusi yang dipandu Budiman Tanuredjo, BHM menyampaikan pandangannya mengenai pola penanganan sejumlah kasus korupsi yang dinilainya menimbulkan banyak tanda tanya, termasuk perkara yang menjerat Ira Puspadewi. Menurut BHM, dinamika internal di badan usaha milik negara kerap menjadi pintu masuk persoalan hukum.

“Ini kita nggak tahu ya, mungkin ini gosip. Bisa jadi ada politik internal, ada yang tidak happy karena ada orang luar masuk ke direksi. Biasanya dilapor, dibocorkan ke media—informasi soal kapal tua misalnya—lalu setelah ramai di media dibawa ke KPK. Kira-kira begitu modusnya,” ujar BHM.

BHM juga menceritakan pengalamannya ketika pertama kali mengetahui Ira Puspadewi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan.

“Saya sempat telepon Bu Ira, kok nggak diangkat. Lalu saya telepon Bang Zain, juga nggak diangkat. Ternyata dia sudah ditahan. Saya kaget. Sebagai orang yang mencintai KPK, saya justru bertanya: waduh, apa yang salah dengan KPK?” ungkapnya.

Menurut BHM, pola penegakan hukum yang terjadi dalam kasus ini serupa dengan sejumlah perkara lain, di mana penahanan dilakukan sebelum kerugian negara dihitung secara pasti.

“Kita lihat kasus-kasus sebelumnya—ada yang ditahan sebelum kerugian negara dihitung dengan benar. Padahal Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan bahwa kerugian negara itu harus nyata dan pasti. Kalau belum dihitung tapi sudah ditahan, menurut saya itu sudah masuk kategori penculikan secara hukum,” tegas BHM.

Dalam perbincangan tersebut, BHM juga menyinggung keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada Ira Puspadewi, serta putusan pengadilan Tipikor yang kemudian menyertainya. Menurutnya, rangkaian peristiwa itu menunjukkan adanya persoalan serius pada tahap awal penegakan hukum.

BHM lalu menguraikan kedekatan personal dan profesionalnya dengan Ira Puspadewi dan suaminya, Zain Muhrawi, mantan wartawan Tempo. Ia menggambarkan Ira sebagai sosok dengan latar belakang keluarga baik, rekam jejak profesional kuat, serta karier yang dibangun dari berbagai posisi strategis, mulai dari Sarinah, Pos Indonesia, hingga ASDP.

“Saya kaget waktu dengar dia pulang dari perusahaan asing. Ternyata dipanggil Pak Dahlan. Dan faktanya, prestasinya di ASDP itu luar biasa,” kata BHM.

Terkait substansi perkara, BHM menjelaskan bahwa ketika Ira menjabat Dirut ASDP, perusahaan menghadapi struktur bisnis yang kompleks. Sekitar 70 persen jalur penyeberangan merupakan jalur penugasan yang merugi, sementara hanya 30 persen yang bersifat komersial.

“Strateginya jelas: subsidi silang. Jalur yang untung dipakai menutup jalur yang rugi. Supaya sehat, yang 30 persen ini harus dibesarkan,” jelasnya.

Menurut BHM, opsi pembelian kapal baru tidak memungkinkan karena adanya moratorium dari Kementerian Perhubungan. Pembelian kapal bekas pun dibatasi. Dalam situasi tersebut, kembali muncul wacana lama direksi ASDP untuk mengakuisisi PT Jembatan Nusantara, perusahaan pelayaran swasta terbesar saat itu.

BHM menegaskan bahwa proses menuju akuisisi tidak dilakukan secara serampangan. Tahapan awal dilakukan melalui Kerja Sama Operasi (KSO), terlebih dengan mempertimbangkan kondisi pemilik perusahaan yang sudah sepuh serta situasi pandemi Covid-19 yang memukul sektor transportasi.

“Ini bukan keputusan ugal-ugalan. Ada proses, ada KSO, ada uji kecocokan. Pandemi juga membuat situasinya jauh lebih sulit. Hampir semua perusahaan transportasi rugi,” terang BHM.

Diskusi Back to BDM ini menyoroti secara kritis praktik penegakan hukum pemberantasan korupsi, khususnya terkait penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan sebelum kerugian negara dihitung secara nyata dan pasti. Perbincangan tersebut sekaligus membuka ruang refleksi terhadap arah pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (**)