BAT Bank Diduga Mencatut Nama Presiden dan Lembaga Negara, CWIG: “Jika Benar, Ini Mencederai Wibawa Negara”
Jakarta, otoritas.co.id — Cerdas Waspada Investasi Global (CWIG) menyoroti serius laporan masyarakat terkait dugaan praktik menyesatkan yang dikaitkan dengan CEO PT BAT Instrumen Bank Internasional (BAT Bank), Dato Sulaiman. Laporan menyebut adanya pencatutan nama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia (BI) dalam narasi pemasaran kepada calon nasabah kategori platinum membership.
Menurut keterangan para pelapor, Dato Sulaiman diduga pernah menyampaikan bahwa apabila BAT Bank gagal memenuhi kewajibannya, nasabah dapat mendatangi Bank Indonesia untuk mencairkan “sertifikat” atau dokumen yang diklaim sebagai produk keuangan BAT Bank. CWIG menilai klaim tersebut sangat menyesatkan, mengingat BI tidak memiliki hubungan, kewenangan, maupun tanggung jawab atas entitas yang tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun BI.
Pelapor juga mengungkap bahwa BAT Bank diduga pernah menghadirkan individu yang disebut sebagai staf dari Bank Sinar Mas dan Bank Mega dalam beberapa pertemuan dengan calon nasabah platinum. Langkah tersebut diduga dimaksudkan untuk menimbulkan kesan legitimasi institusional. Namun hingga kini, CWIG menegaskan bahwa identitas para individu tersebut belum dapat dipastikan karena tidak terdapat bukti autentik yang mendukung klaim tersebut.
“Foto dan dokumen memang ada. CWIG akan melakukan verifikasi lanjutan kepada pihak bank yang disebutkan. Objektivitas tetap kami jaga, tetapi klarifikasi harus dilakukan,” ujar Ketua Umum CWIG, Henry Hosang.
Sementara itu, seorang warga negara asing bernama Mr. Putera, yang disebut korban terlibat dalam operasional BAT Bank, dilaporkan telah meninggalkan Indonesia dan tidak dapat lagi dihubungi.
Dalam laporan lainnya, pelapor menyebut Dato Sulaiman juga diduga mengklaim memiliki kedekatan pribadi dengan Presiden Prabowo Subianto serta rutin hadir di Istana Negara setiap Senin dan Kamis untuk memberikan masukan mengenai ekonomi nasional. Klaim ini disebut turut dibenarkan oleh seseorang yang diperkenalkan sebagai sopir pribadi.
Namun ketika diminta bukti berupa foto, video, maupun dokumen resmi, pelapor justru mendapat jawaban bahwa kegiatan di Istana tidak boleh didokumentasikan. Hingga kini, tidak terdapat bukti visual maupun administratif yang dapat menguatkan klaim tersebut.
CWIG menegaskan bahwa apabila pernyataan-pernyataan tersebut benar disampaikan, tindakan itu masuk kategori pencatutan nama pejabat negara dan berpotensi kuat menipu publik. Penggunaan nama Presiden, lembaga negara, atau institusi keuangan untuk meyakinkan calon investor tanpa dasar hukum merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan publik.
“Ini sangat berbahaya. Jika benar terjadi, menjual nama Presiden untuk meyakinkan calon investor terhadap entitas yang tidak memiliki izin resmi dari OJK atau BI adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Aparat penegak hukum wajib turun tangan memastikan kebenarannya,” tegas Henry.
CWIG menyatakan bahwa segala bentuk klaim yang mencatut pejabat negara, lembaga resmi, maupun institusi keuangan harus dapat dibuktikan dan tidak boleh digunakan sebagai alat pemasaran tanpa dasar hukum yang sah.
“Negara tidak boleh berdiam diri. Jika praktik seperti ini benar terjadi, itu mencederai wibawa lembaga negara dan membahayakan masyarakat. CWIG mendesak otoritas terkait mengambil langkah tegas demi menjaga kehormatan Republik Indonesia dan melindungi publik dari potensi kejahatan keuangan,” tutup Henry. (**)
