Anggaran SDM AirNav Indonesia Dikritik Boros, CBA Soroti Potensi Pemborosan Triliunan Rupiah

Jakarta, otoritas.co.id – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) AirNav Indonesia tengah menjadi sorotan tajam terkait alokasi anggaran fantastis untuk sumber daya manusia (SDM). Lembaga pengawas anggaran, Center for Budget Analysis (CBA), menilai AirNav terlalu memanjakan karyawannya, berpotensi menyebabkan pemborosan negara hingga triliunan rupiah setiap tahun.

Kritik ini muncul meskipun Ketua Dewan Pengawas AirNav Indonesia, Lukman F. Laisa, sebelumnya menyampaikan target ambisius untuk mengambil alih ruang udara di Kepulauan Riau dan Natuna dari Flight Information Region (FIR) Singapura ke FIR Jakarta, sebagai upaya penguatan kedaulatan ruang udara nasional.

Namun, Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menganggap pernyataan tersebut tidak realistis. “Yang rasional justru soal peningkatan kualitas SDM menghadapi tantangan industri penerbangan yang kian kompleks,” ujar Jajang kepada wartawan.

Ironisnya, menurut Jajang, peningkatan kualitas SDM ini justru berujung pada pemborosan anggaran yang sangat besar. Data CBA menunjukkan bahwa jumlah karyawan AirNav Indonesia pada tahun 2024 mencapai 4.926 orang, meningkat dari 4.868 orang di tahun sebelumnya. Untuk menggaji ribuan karyawan ini, AirNav mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun pada tahun 2024 dan Rp 1,8 triliun pada tahun 2023.

“Bila disimulasikan, rata-rata pendapatan per orang karyawan AirNav Indonesia mencapai Rp 403 juta per tahun atau sekitar Rp 33,6 juta per bulan pada 2024. Sementara di 2023, pendapatan rata-rata mencapai Rp 370,8 juta per tahun atau Rp 30,9 juta per bulan,” beber Jajang.

Jajang menegaskan bahwa angka tersebut terlalu besar untuk ukuran perusahaan BUMN yang seharusnya mengedepankan efisiensi dan kinerja. Ia khawatir besarnya belanja untuk karyawan ini berpotensi membuat AirNav boncos secara finansial dan tidak sehat secara kelembagaan. “Kalau anggaran sebesar itu hanya untuk memanjakan SDM, lama kelamaan AirNav Indonesia bisa boncos. Ini bukan bentuk investasi SDM, tapi pemborosan anggaran,” tegasnya.

CBA mendesak pemerintah dan Kementerian BUMN untuk segera turun tangan dan melakukan audit menyeluruh terhadap belanja operasional AirNav Indonesia. Jajang juga meminta agar reformasi manajemen dilakukan, terutama dalam menyusun ulang skema kompensasi dan insentif yang lebih seimbang antara produktivitas dan keberlanjutan keuangan perusahaan.

Meskipun AirNav Indonesia memegang peran penting sebagai pengelola layanan navigasi penerbangan nasional demi keselamatan dan efisiensi lalu lintas udara, Jajang menekankan bahwa hal tersebut tidak boleh dijadikan dalih untuk menghamburkan uang negara.

“Kami berharap AirNav lebih transparan dan akuntabel. Jangan sampai jadi contoh buruk BUMN yang besar pasak daripada tiang,” pungkas Jajang. (**)