CWIG Tolak Permintaan RMTCF Turunkan Pemberitaan, Tegaskan Pengawasan Publik Tetap Berjalan

0
IMG-20251215-WA0063 (1)

JAKARTA, OTORITAS.co.id — Dewan Pimpinan Pusat Cerdas Waspada Investasi Global (DPP CWIG) menegaskan tidak akan menghentikan kegiatan advokasi dan pengawasan publik menyusul langkah PT RMT Capital Finance (RMTCF) melalui kuasa hukumnya yang melayangkan sejumlah somasi dan surat peringatan. Salah satu tuntutannya adalah meminta DPP CWIG dan PT Arung Agro Indonesia (AAI) menurunkan seluruh pemberitaan media massa dalam tenggat waktu 2 x 24 jam.

Ketua Umum DPP CWIG, Henry Hosang, menilai permintaan tersebut tidak tepat sasaran. Menurutnya, CWIG bukan perusahaan pers dan tidak memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan editorial maupun memerintahkan media massa menghapus pemberitaan.

“Setiap media memiliki independensi dan tanggung jawab editorial masing-masing. Jika RMTCF merasa keberatan terhadap suatu pemberitaan, tersedia mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ujar Henry dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

CWIG: Somasi Tidak Boleh Menghentikan Pengawasan Publik

Henry menjelaskan, komunikasi, advokasi, dan publikasi yang dilakukan DPP CWIG merupakan bagian dari fungsi edukasi, pengawasan, serta kontrol sosial, terutama terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan pihak-pihak yang mengaku mengalami kerugian.

Ia juga menyoroti surat RMTCF tertanggal 16 dan 19 November 2026 yang kembali mempersoalkan sejumlah pemberitaan, meminta penurunan publikasi, serta mengajukan sejumlah persyaratan sebelum pembicaraan penyelesaian dilakukan.

Menurut Henry, keberatan terhadap pemberitaan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Soroti Upaya Korban Memperoleh Pengembalian Dana

Dalam persoalan tersebut, Henry turut menekankan pentingnya memperhatikan aspek kemanusiaan dan kepentingan pihak yang mengaku sebagai korban.

Ia menyebut, sebelum persoalan berkembang menjadi rangkaian somasi dan langkah hukum, pihak korban telah berulang kali berupaya meminta penyelesaian, termasuk pengembalian dana melalui komunikasi dan kesempatan musyawarah.

Bahkan, menurut keterangan yang disampaikan kepada CWIG, terdapat permohonan pengembalian dana yang diajukan karena kebutuhan mendesak keluarga korban. Namun, berbagai upaya tersebut disebut belum menghasilkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.

Henry berpandangan bahwa pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingannya melalui jalur hukum. Karena itu, penyelesaian persoalan semestinya mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak secara proporsional.

Henry Hosang: CWIG Siap Hadapi Proses Hukum

Menutup pernyataannya, Henry menegaskan DPP CWIG tetap akan menjalankan fungsi edukasi, advokasi, pengawasan, dan kontrol sosial sesuai kedudukan serta kewenangannya. Ia memastikan keberadaan somasi, surat peringatan, maupun ancaman gugatan tidak akan membuat organisasi tersebut menghentikan pengawalan terhadap kepentingan publik.

“Jangan salah menilai sikap kami. Kami bukan pihak yang dapat dihentikan hanya dengan somasi, ancaman gugatan, maupun tekanan hukum. Kami menghormati hukum dan seluruh proses yang berjalan, tetapi kami juga tidak akan membiarkan fungsi pengawasan dan pengawalan terhadap kepentingan publik dan korban dihentikan oleh tekanan apa pun,” tegasnya.

Henry juga menyatakan CWIG siap menghadapi proses hukum apabila pihak RMTCF memilih menempuh jalur tersebut.

“Jika ingin menempuh jalur hukum, silakan. Kami siap menghadapi dan mempertanggungjawabkan setiap langkah berdasarkan fakta, dokumen, dan bukti yang kami miliki.”

Ia menambahkan, CWIG menginginkan seluruh persoalan dapat dibuka secara transparan sehingga setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan fakta dan mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“DPP CWIG tidak gentar dengan ancaman. Kami pastikan seluruh persoalan dibuka secara terang-benderang dan setiap pihak mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutup Henry Hosang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *