Kepemimpinan yang Diuji: Antara Kompetensi dan Politik Transaksional

JAKARTA, OTORITAS.co.id – Pengamat Pertahanan Dr. Susilawati, M.Han menyoroti persoalan kepemimpinan nasional yang dinilai masih berada dalam tarik-menarik antara kompetensi dan kepentingan politik transaksional. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi profesionalisme penyelenggaraan negara, terutama ketika proses politik lebih mengutamakan kesepakatan kekuasaan dibandingkan kemampuan dalam mengelola pemerintahan.

Menurut Susilawati, proses menuju kekuasaan kerap diwarnai lobi politik, kompromi, dan kesepakatan antarkepentingan. Meskipun merupakan bagian dari dinamika demokrasi, praktik tersebut perlu tetap berada dalam koridor hukum agar tidak mengorbankan prinsip keadilan, profesionalisme, dan kepentingan masyarakat.

“Persoalannya, dalam proses politik sering kali muncul kesepakatan-kesepakatan yang lebih dominan daripada pertimbangan kompetensi. Bahkan, dalam situasi tertentu, aturan hukum berisiko dikesampingkan demi mencapai tujuan politik. Inilah yang harus menjadi perhatian serius,” ujar Susilawati, Selasa (13/10/2026).

Ia menilai kemampuan memenangkan kontestasi politik tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan menyelenggarakan pemerintahan. Karena itu, proses memperoleh kekuasaan dan proses pengelolaan negara perlu dibedakan secara jelas.

Menurutnya, jabatan politik memberikan legitimasi untuk memimpin dan menentukan arah kebijakan, sedangkan pelaksanaan teknis pemerintahan harus didukung oleh aparatur yang memiliki kompetensi, keahlian, serta profesionalisme sesuai bidangnya.

“Kekuasaan dan kompetensi merupakan dua hal yang berbeda. Seseorang bisa memperoleh kekuasaan melalui proses politik, tetapi penyelenggaraan negara membutuhkan kemampuan yang jauh lebih kompleks. Jika seluruh proses pemerintahan terlalu bergantung pada kepentingan kekuasaan, hal itu dapat membahayakan keberlangsungan tata kelola negara,” tegasnya.

Susilawati mencontohkan dinamika politik nasional, termasuk proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024. Menurutnya, peristiwa tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan legitimasi politik, perdebatan hukum, dan penilaian terhadap kompetensi kepemimpinan.

Ia juga menyinggung berbagai polemik hukum dan politik yang melibatkan tokoh nasional, termasuk persoalan ijazah yang menjadi perdebatan publik. Namun, menurutnya, setiap persoalan hukum harus diselesaikan melalui mekanisme pembuktian dan lembaga yang berwenang, bukan semata-mata berdasarkan kesepakatan ataupun kepentingan politik.

Susilawati berpandangan bahwa dominasi jaringan dan kedekatan politik berpotensi membatasi kesempatan masyarakat yang memiliki kemampuan, tetapi tidak berada dalam lingkaran kekuasaan.

“Jangan sampai orang-orang yang memiliki kompetensi justru tidak mendapatkan kesempatan karena tidak berada dalam jaringan politik tertentu. Negara ini memiliki begitu banyak sumber daya manusia yang seharusnya dapat diberdayakan berdasarkan kemampuan dan keahliannya,” ungkapnya.

Dalam pandangannya, terdapat tiga kemampuan penting yang harus dimiliki seorang pemimpin, yakni keahlian dalam memahami dan mengelola negara, kematangan emosional untuk menghadapi berbagai kepentingan antarlembaga, serta kemampuan memperoleh legitimasi politik secara demokratis dan sesuai hukum.

Ia menegaskan bahwa pemimpin Indonesia harus memahami karakteristik geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, serta keterkaitan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan nasional.

Sebagai solusi, Susilawati mendorong penguatan sistem penyelenggaraan negara yang profesional, terintegrasi, dan berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), agar pelayanan publik dan pengambilan kebijakan dapat berjalan lebih efektif serta tidak terlalu bergantung pada pergantian kekuasaan.

Menurutnya, otomatisasi tata kelola pemerintahan yang didukung sumber daya manusia kompeten dapat membantu menjaga kesinambungan kebijakan, memantau kondisi ekonomi, mengantisipasi penurunan daya beli masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Meski demikian, penggunaan teknologi tetap harus berada di bawah pengawasan manusia, berlandaskan hukum, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

“Kalau penyelenggaraan negara dibangun berdasarkan kompetensi dan sistem yang berjalan secara profesional, pekerjaan pemerintahan akan lebih mudah dan efektif. Masyarakat juga bisa hidup lebih tenang serta fokus mengembangkan produktivitas sesuai bidang masing-masing,” jelasnya.

Susilawati menekankan bahwa gagasan pemisahan antara kepentingan politik dan pelaksanaan teknis pemerintahan bukan berarti menghilangkan kewenangan ataupun tanggung jawab pemimpin yang memperoleh mandat demokratis. Sebaliknya, hal tersebut bertujuan memastikan setiap keputusan politik dilaksanakan melalui sistem yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia mengingatkan bahwa kepemimpinan tidak boleh hanya diukur dari kemampuan memperoleh jabatan, membangun koalisi, atau memenangkan persaingan politik, tetapi juga dari kualitas keputusan dan keberhasilan menyelesaikan persoalan bangsa.

“Kepemimpinan yang sesungguhnya diuji ketika seseorang mampu menempatkan kompetensi di atas kepentingan transaksional. Kekuasaan seharusnya menjadi sarana untuk mengabdi kepada negara, bukan tujuan akhir untuk mendapatkan jabatan dan keuntungan materi,” pungkas Susilawati.