Dr. Susilawati M.Han: Tiga Agenda Demokrat Harus Diterjemahkan Menjadi Kerja Nyata untuk Rakyat
JAKARTA, OTORITAS.co.id — Pengamat pertahanan dan kebijakan strategis Dr. Susilawati, M.Han menilai tiga agenda perjuangan Partai Demokrat yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yakni memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi, memiliki relevansi kuat dengan tantangan bangsa saat ini.
Menurut Dr. Susilawati, ketiga agenda tersebut tidak cukup berhenti sebagai gagasan politik, tetapi harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan kerja nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Dr. Susilawati dalam mencermati Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat yang digelar Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) Partai Demokrat di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Ia menilai penegasan AHY bahwa Partai Demokrat harus selalu dekat dan bersama rakyat merupakan prinsip penting bagi keberlanjutan sebuah partai politik. Menurutnya, perubahan politik, ekonomi, sosial, teknologi, hingga dinamika geopolitik global menuntut partai politik untuk semakin mampu memahami persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Dalam bidang ekonomi, Dr. Susilawati menilai pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperoleh pekerjaan, meningkatkan pendapatan, mempertahankan daya beli, serta mendapatkan akses terhadap peluang ekonomi.
Ia mengatakan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan juga harus diarahkan untuk memperkuat konektivitas serta membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat di berbagai daerah.
“Infrastruktur pada akhirnya bukan sekadar membangun jalan, jembatan atau kawasan. Infrastruktur harus membuka akses, menciptakan konektivitas ekonomi dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkembang,” ujar Dr. Susilawati.
Menurutnya, pemerataan pembangunan menjadi bagian penting dari agenda ekonomi berkeadilan. Penguatan UMKM, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta konektivitas antardaerah harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional.
Sementara mengenai agenda keadilan, Dr. Susilawati berpandangan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut kesetaraan kesempatan bagi seluruh masyarakat.
Akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perlindungan hukum dan kesempatan ekonomi, kata dia, harus dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.
Ia menyebut kelompok seperti petani, nelayan, buruh, guru, pelaku UMKM dan masyarakat rentan perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan agar memiliki kesempatan meningkatkan kesejahteraan.
“Keadilan merupakan bagian dari modal sosial. Ketika masyarakat merasa diperlakukan adil, kepercayaan terhadap institusi negara dan proses demokrasi akan semakin kuat,” katanya.
Dr. Susilawati juga menilai agenda menjaga demokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan Partai Demokrat. Demokrasi, menurutnya, tidak boleh hanya dipahami sebagai proses pemilu dan kompetisi politik, tetapi harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, melakukan kritik, memperoleh informasi yang benar, serta berpartisipasi dalam pembangunan.
Namun, kebebasan dalam demokrasi juga harus diikuti dengan tanggung jawab, etika dan penghormatan terhadap konstitusi.
“Demokrasi yang matang bukan sekadar kebebasan berbicara, tetapi juga kemampuan seluruh elemen bangsa menggunakan kebebasan tersebut secara bertanggung jawab untuk kepentingan nasional,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya memberikan ruang yang lebih besar kepada generasi muda dalam kehidupan demokrasi. Generasi muda tidak seharusnya hanya menjadi objek politik, tetapi perlu diberi kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan nasional.
Memasuki usia 25 tahun, Dr. Susilawati menilai Partai Demokrat memiliki momentum untuk melakukan evaluasi terhadap perjalanan politik sekaligus memperkuat arah perjuangan ke depan.
Menurutnya, keberadaan kader Demokrat di pemerintahan maupun parlemen menjadi kesempatan untuk membuktikan sejauh mana gagasan mengenai ekonomi, keadilan dan demokrasi dapat diwujudkan dalam kebijakan konkret.
“Tantangan partai politik ke depan adalah menjaga konsistensi antara gagasan, kebijakan dan pelaksanaan. Rakyat membutuhkan bukti, bukan hanya narasi,” tegasnya.
Dr. Susilawati menambahkan, kedekatan dengan rakyat sebagaimana ditegaskan AHY harus diwujudkan melalui kemauan untuk terus mendengar aspirasi masyarakat. Kritik dan masukan dari masyarakat, akademisi maupun kelompok sipil, menurutnya, perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan.
Dengan demikian, Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat diharapkan tidak hanya menjadi momentum refleksi perjalanan politik, tetapi juga menjadi ruang untuk merumuskan arah perjuangan yang lebih konkret.
Dr. Susilawati menilai ekonomi yang berkeadilan, penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan, serta demokrasi yang matang dan berkeadaban merupakan tiga elemen yang saling berkaitan dalam memperkuat ketahanan nasional.
“Jika ekonomi, keadilan dan demokrasi dapat berjalan secara seimbang, maka pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik, stabilitas sosial dan ketahanan bangsa dalam menghadapi perubahan global,” pungkasnya.
