Dr. Susilawati M.Han: Demokrasi Indonesia Perlu Disesuaikan dengan Karakter Bangsa

JAKARTA, OTORITAS.co.id – Pengamat Kebijakan Publik dan Ketahanan Nasional, Dr. Susilawati, M.Han, menilai sistem demokrasi di Indonesia perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan karakter bangsa agar mampu menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berkualitas.

Menurutnya, evaluasi tersebut bukan berarti mengurangi nilai demokrasi, melainkan untuk memastikan bahwa demokrasi mampu berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yakni melahirkan kepemimpinan yang berkualitas serta menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Dr. Susilawati menjelaskan bahwa salah satu syarat utama demokrasi yang sehat adalah pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Selama ketiga aspek tersebut masih memiliki kesenjangan yang lebar, proses demokrasi akan menghadapi berbagai tantangan dalam menghasilkan kebijakan yang efektif.

“Demokrasi membutuhkan masyarakat yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik. Ketika pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan belum merata, maka cara masyarakat memahami sebuah kebijakan juga akan berbeda-beda sesuai dengan latar belakang dan kemampuan masing-masing,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut sering kali membuat berbagai kebijakan pemerintah sulit dijalankan secara optimal karena muncul perbedaan penafsiran yang cukup tajam di tengah masyarakat.

Menurut Dr. Susilawati, tidak jarang pandangan yang disampaikan oleh kalangan yang memiliki kompetensi atau keahlian pada suatu bidang justru tenggelam karena kalah oleh opini yang lebih banyak jumlahnya. Akibatnya, substansi kebijakan sering kali bergeser dari tujuan awal sehingga proses pengambilan keputusan menjadi kurang efektif.

“Sering kali pendapat yang disampaikan berdasarkan keilmuan atau pengalaman ditarik oleh arus opini yang lebih besar. Akibatnya, pembahasan menjadi bergeser dan kebijakan yang seharusnya dijalankan secara efektif justru kehilangan fokus,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap harus terbuka terhadap kritik. Namun, kritik tersebut seharusnya diarahkan untuk memperbaiki kualitas kebijakan dan pelaksanaannya, bukan menjatuhkan atau merendahkan pihak tertentu.

“Kritik dalam demokrasi sangat penting sebagai mekanisme pengawasan. Tetapi kritik harus bersifat konstruktif, mengoreksi apakah kebijakan sudah berada di jalur yang benar atau belum, bukan sekadar menyerang pribadi atau merendahkan pihak tertentu,” katanya.

Dr. Susilawati juga mengingatkan bahwa esensi demokrasi berada pada proses pemilihan umum sebagai mekanisme penentuan pemimpin oleh rakyat. Setelah pemimpin terpilih secara sah, pemerintah harus diberikan ruang untuk menjalankan program-programnya dengan tetap berada dalam pengawasan publik.

“Demokrasi mencapai puncaknya saat rakyat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Setelah pemimpin terpilih, tugas kita bersama adalah mengawal jalannya pemerintahan melalui kritik dan masukan yang objektif agar kebijakan yang dijalankan benar-benar efektif bagi masyarakat,” ujarnya.

Sebagai ilustrasi pemikiran, Dr. Susilawati sempat mengemukakan gagasan mengenai kemungkinan adanya pembobotan hak suara berdasarkan tingkat pendidikan maupun kontribusi sosial. Ia menegaskan bahwa gagasan tersebut hanyalah contoh konseptual untuk membuka ruang diskusi akademik mengenai bagaimana demokrasi dapat mendorong masyarakat meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Menurutnya, apabila masyarakat memiliki dorongan untuk terus meningkatkan kualitas diri, maka kualitas demokrasi juga akan ikut meningkat karena keputusan-keputusan publik akan semakin didasarkan pada pengetahuan, tanggung jawab, dan kepentingan jangka panjang.

Ia berharap pembahasan mengenai demokrasi Indonesia ke depan tidak hanya berfokus pada mekanisme pemilu, tetapi juga diarahkan pada pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas.

“Negara akan maju apabila pemerintah bekerja dengan baik dan masyarakat juga memiliki semangat untuk terus memperbaiki kualitas dirinya. Demokrasi Indonesia harus dibangun sesuai karakter bangsa sendiri dengan menjadikan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sebagai fondasi utama agar cita-cita pembangunan nasional dapat terwujud,” tutup Dr. Susilawati.  (**)