Mapikor Desak Investigasi Menyeluruh, Polemik 100 Titik SPPG Cilacap Kian Memanas

JAKARTA, OTORITAS.co.id – Polemik dugaan sekitar 100 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, terus menjadi sorotan publik. Perbedaan data dan penjelasan antara sejumlah pihak terkait memunculkan pertanyaan mengenai akurasi pendataan, mekanisme verifikasi, serta pengawasan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebelumnya, temuan mengenai puluhan hingga ratusan titik SPPG yang diduga tidak sesuai kondisi faktual di lapangan mencuat setelah dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap. Beberapa titik disebut berada di lokasi yang tidak layak dijadikan dapur operasional, sehingga memicu perdebatan mengenai validitas data yang masuk ke dalam sistem program tersebut.

Menanggapi perkembangan tersebut, Wakil Ketua Umum Masyarakat Pemerhati Korupsi (Mapikor), Taufiq Rachman, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan investigasi menyeluruh guna memastikan fakta yang sebenarnya terjadi.

Menurutnya, persoalan ini tidak boleh berhenti pada saling bantah antar pihak, melainkan harus dibuktikan melalui audit dan pemeriksaan yang transparan.

“Publik membutuhkan kejelasan. Jika memang terdapat kesalahan data, harus dijelaskan bagaimana proses itu bisa terjadi. Namun jika ditemukan adanya unsur penyimpangan, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Taufiq dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Mapikor menilai Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang menyangkut kepentingan masyarakat luas serta menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar. Karena itu, setiap indikasi ketidaksesuaian data harus ditelusuri secara profesional agar tidak menimbulkan keraguan publik terhadap pelaksanaan program.

Polemik semakin berkembang setelah pihak Koordinator Wilayah SPPG Cilacap memberikan klarifikasi dan membantah adanya 100 dapur fiktif sebagaimana ramai diberitakan. Menurut pihak SPPG, sejumlah titik yang dipersoalkan masih berada dalam tahap perencanaan, pengajuan, atau persiapan operasional sehingga belum seluruhnya aktif beroperasi.

Namun demikian, penjelasan tersebut justru memunculkan pertanyaan lanjutan terkait mekanisme pencatatan dan verifikasi titik SPPG. Sejumlah kalangan mempertanyakan mengapa lokasi yang belum beroperasi atau belum memenuhi persyaratan tertentu dapat tercatat dalam basis data program.

“Perlu ada audit yang independen dan terbuka. Jangan sampai polemik ini menimbulkan spekulasi yang semakin luas. Yang dibutuhkan masyarakat adalah fakta, bukan asumsi,” kata Taufiq.

Mapikor juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, aparat pengawas internal pemerintah, hingga aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh proses pendataan dan verifikasi SPPG, khususnya di wilayah Cilacap.

Menurut organisasi tersebut, hasil investigasi nantinya akan menjadi tolok ukur penting untuk mengevaluasi sistem pengawasan Program MBG secara nasional. Jika ditemukan kelemahan administratif, maka pemerintah perlu segera melakukan perbaikan sistem. Namun apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, proses penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan transparan.

Di tengah polemik yang terus berkembang, publik kini menantikan langkah konkret pemerintah untuk membuka seluruh data dan hasil verifikasi secara terbuka. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas nasional.

Mapikor menegaskan bahwa investigasi menyeluruh tidak hanya penting untuk menjawab polemik di Cilacap, tetapi juga untuk memastikan seluruh pelaksanaan Program MBG di berbagai daerah berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan bebas dari potensi penyimpangan.

“Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru dibayangi persoalan tata kelola. Karena itu, investigasi menyeluruh harus dilakukan agar semua menjadi terang dan tidak menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat,” tutup Taufiq. (**)