Sewa Mobil Dinas Wamen Agama Rp35 Juta per Bulan Disorot, CBA: Total Anggaran Tembus Rp1,2 Miliar
Jakarta, otoritas.co.id – Anggaran sewa mobil dinas untuk Wakil Menteri (Wamen) Agama kembali menjadi sorotan publik. Biaya sewa kendaraan dinas yang mencapai Rp35 juta per bulan dinilai terlalu tinggi, terutama di tengah seruan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran negara.
Jika dihitung, biaya tersebut mencapai sekitar Rp420 juta per tahun. Dalam periode 2024 hingga 2026, total anggaran yang dikeluarkan negara untuk kebutuhan sewa mobil Wamen Agama diperkirakan menembus Rp1,2 miliar.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai angka tersebut mencengangkan, khususnya ketika pemerintah gencar mengimbau penghematan belanja negara.
“Angka Rp1,2 miliar seperti lonceng pengingat tentang prioritas anggaran yang patut dipertanyakan. Apakah ini benar-benar demi kelancaran tugas Wamen, atau justru contoh bagaimana anggaran bisa cepat ‘terbang’ tanpa dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Uchok dalam keterangannya, Minggu (8/2/2026).
Ia menegaskan, dana yang bersumber dari pajak rakyat semestinya dialokasikan untuk kepentingan publik yang lebih luas, bukan semata-mata untuk memberikan kenyamanan fasilitas pejabat.
“Yang merasakan kenyamanan bukan rakyat pembayar pajak, melainkan pejabat yang duduk di kursi empuk mobil sewa tersebut. Bahkan pihak yang paling diuntungkan adalah vendor penyedia kendaraan yang mendapatkan proyek dari Sekretariat Jenderal Kementerian Agama,” tambahnya.
Uchok juga menyoroti belum adanya langkah penyelidikan dari aparat penegak hukum maupun audit menyeluruh dari lembaga auditor negara terkait anggaran sewa tersebut.
Menurutnya, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama perlu mengevaluasi setiap pengeluaran agar sejalan dengan harapan masyarakat. “Setiap rupiah harus memberikan nilai manfaat yang sebanding dengan kepercayaan rakyat kepada pemerintah,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan agar kebijakan anggaran tidak hanya membuat “roda mobil dinas berputar lancar di jalanan kota”, sementara masyarakat masih bergulat dengan persoalan pengangguran, PHK, dan menurunnya daya beli.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kementerian Agama terkait besaran anggaran maupun mekanisme pengadaan sewa kendaraan dinas tersebut.
