CBA dan HAMI Desak Presiden Prabowo Segera Ganti Kapolri: Demi Reputasi Polri dan Kepastian Reformasi
Jakarta, otoritas.co.id – Desakan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengganti Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) semakin menguat. Kali ini, dua organisasi masyarakat sipil, yakni Center for Budget Analysis (CBA) dan Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI), secara terbuka menyuarakan pentingnya langkah regenerasi dalam tubuh Polri sebagai bentuk komitmen terhadap pembaruan institusi hukum negara.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah mendesak dilakukan. Ia memperingatkan bahwa lambannya respons Polri terhadap berbagai kasus hukum penting, termasuk kontroversi ijazah Presiden Joko Widodo, mencerminkan lemahnya kepemimpinan yang berdampak langsung terhadap menurunnya kepercayaan publik.
“Regenerasi bukan hanya formalitas. Presiden Prabowo harus segera mengganti Kapolri agar citra dan kinerja Polri tidak semakin memburuk. Jika tidak, reputasi Presiden pun ikut dipertaruhkan,” ujar Uchok dalam keterangannya, Jumat (1/8).
Ia menambahkan, sekalipun Polri mengelola anggaran fantastis sebesar Rp126,6 triliun pada tahun 2025, hal itu tidak akan berdampak positif bila tidak dibarengi kepemimpinan yang progresif dan tegas.
Senada dengan itu, HAMI menegaskan bahwa regenerasi di jajaran pimpinan Polri adalah bagian dari reformasi struktural yang tidak boleh ditunda. Dalam forum diskusi publik bertajuk “Kapolri Abadi: Matinya Meritokrasi dan Mandegnya Regenerasi” pada 28 Juni lalu di Jakarta Selatan, Koordinator Nasional HAMI, Asep Irama, menyoroti bahaya stagnasi di tubuh Polri.
“Tanpa regenerasi, loyalitas bisa bergeser dari institusi kepada individu. Ini mengancam independensi dan profesionalisme aparat penegak hukum,” tegas Asep.
Menurutnya, rotasi kepemimpinan bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari upaya menjaga idealisme dan memberi ruang bagi kader-kader muda yang kompeten dan berintegritas. Ia mengkritisi realita di mana banyak perwira lulusan terbaik Akademi Kepolisian tidak mendapatkan kesempatan menduduki posisi strategis karena sistem yang tidak meritokratis.
HAMI juga menyerukan agar pergantian pimpinan Polri dijadikan prioritas dalam masa transisi awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Asep, langkah ini bukan ditujukan untuk menyerang sosok tertentu, melainkan untuk menjaga marwah institusi hukum.
“Regenerasi adalah bentuk kecintaan terhadap institusi. Tanpanya, Polri akan kehilangan daya adaptif terhadap tuntutan zaman,” ujarnya.
Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, HAMI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong agenda reformasi sektor keamanan dan penegakan hukum, sekaligus mengawasi jalannya kebijakan pemerintah secara aktif.
Kini, keputusan berada di tangan Presiden Prabowo. Apakah ia akan mengambil langkah progresif dengan melakukan penyegaran pimpinan Polri? Ataukah memilih mempertahankan status quo yang mulai dipertanyakan banyak pihak?
Keputusan ini tidak hanya akan menentukan arah reformasi Polri, tetapi juga mencerminkan keberpihakan Presiden terhadap profesionalisme, transparansi, dan semangat demokrasi. (**)
